Penulis: Dahono Prasetyo
Usai sukses mengatasi Pandemi, Opung Luhut kembali mendapat tugas yang setengahnya “mission impossible” terkait mafia minyak goreng langsung oleh Presiden Jokowi.
Tugas ngeri-ngeri sedap urus mafia yang dibebankan Jokowi punya implikasi politis tidak sekedar urusan penjahat berdasi.
Oleh LBP tugas negara itu langsung direspon dengan strategi ke hulu. Memburu perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di Singapore. Konsesi lahan SDA di Sumatra dan Kalimantan, tapi berkantor pusat di Singapore. Pajak yang seharusnya masuk ke kita, hilang entah masuk ke negara mana. Begitulah mafia melakukan modus dengan sistemik.
Catatan pentingnya cuma satu, bahwa LBP lupa atau lebih tepatnya pura-pura tidak tahu kalau begitulah Singapore punya kekuatan ekonomi dengan menyedot potensi SDA kita melalui skema pembiayaan. Sejak jaman era PM Lee Kuan Yew masih mesra dengan Soeharto, Singapore menjadi surga pembiayaan perusahaan swasta di Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya. Bahkan tempat menggadaikan hingga jual beli perusahaan yang hampir bangkrut, Singapore-lah jagonya akuisisi.
Terkait dengan mafia migor yang sedang dikejar LBP sampai ke Singapore, pemerintah punya pengalaman melakukannya saat Jokowi memburu Petral di tahun 2015. Perusahaan bermarkas di Singapore namun beroperasi di Indonesia tidak hanya Migor dan Migas:
- Ada Bayan Resources didirikan oleh taipan Singapura, Low Tuck Kwong yang menguasai 1/4 pertambangan batu bara di Kalimantan
- Golden Energy and Resources Ltd berkantor pusat di Singapore, menguasai sepertiga tambang batu bara di 1/3 wilayah Sumatra
- Ada juga GEO Energy Resource juga berkantor di Singapore menguasai hampir separo pangsa pasar expor batu bara di Kalimantan.
Perusahaan besar yang didirikan di Indonesia nyaris setengahnya bermarkas di Singapore. Dari Perbankan hingga telekomunikasi dan IT. Dari kebun sawit, batubara, timah hingga Petrokimia. Hanya perusahaan sempak dan tusuk gigi yang tidak punya markas di sana.
Berburu rente itu persoalan Political Will. Hanya Jokowi yang punya nyali melakukan itu. Presiden sebelumnya hanya jadi penonton jika tidak ingin disebut penerima uang diam perilaku bisnis jualan SDA dan teknologi dari negeri sendiri.
Ini juga bukan persoalan pintarnya Singapore, tapi tentang bodohnya pemerintah sebelumya. Rantai ekonomi yang kini sudah turun temurun, menjadi kebiasaan bahkan menjurus budaya.
Malas mandiri, gagal membangun negeri sendiri. Negeri yang semakin penuh lelaki berperut buncit, entah hamil atau kekenyangan makan hak rakyat.
Gitu aja sih…
