Penulis: Andre Vincent Wenas
Seumpama, maling atau perampok menjarah rumah Anda, lalu menggebuki Anda sang pemilik rumah. Tapi kemudian sementara orang malah menyalahkan Anda lantaran tidak memasang alarm.
Lalu Anda pun dipersalahkan lantaran selama ini sering update status di medsos tentang makanan, baju baru yang Anda beli, atau jam tangan yang keren. Katakanlah secara ekstrim Anda termasuk kalangan yang suka ‘flexing’ begitu.
Bagaimana? Apakah si maling atau perampok yang telah menjarah rumah serta menggebuki anda itu – demi analisa yang berimbang – lalu bisa diringankan kesalahannya? Bahwa Anda digebuki dan rumah Anda dijarah itu adalah “wajar” sebagai konsekuensi sosial yang mesti Anda tanggung? Sekalipun Anda termasuk ‘Flexing’?
Itulah kira-kira gambaran sederhana tentang penyesatan logika terhadap situasi pengeroyokan Ade Armando baru-baru ini. Oleh sementara kalangan dibilang bahwa itu cuma “konsekuensi sosial” dari ulah “kekerasan narasi” Ade Armando di ruang publik. Katanya inilah dasar dari “analisa yang berimbang”. Duh!
Padahal, justru persis di situlah cacat logika, atau sesat berpikirnya.
Ade Armando, katakanlah bernarasi tentang apa yang ia anggap perlu untuk ditanggapi dalam wacana ruang publik. Maka apa pun yang dikatakan Ade Armando di ruang publik itu semestinya dijawab dengan narasi tandingan (counter-narrative) yang juga argumentatif (logis) sifatnya.
Dengan begitu, terbangunlah suatu wacana (diskursus) publik yang sehat. Sehat artinya ya mencerdaskan, menambah pengetahuan, atau membuka wawasan (horizon pemikiran).
Tapi kalau kemudian malah memelintir isu pokok argumentasi dengan labelisasi sebagai “penista ini-itu” maka dialektika progresifnya pun hancur berantakan. Padahal Ade Armando sama sekali tidak (bermaksud) menista ini maupun itu.
Ini semacam Strawman Fallacy? Sesat logika dengan mengubah argumen lawan menjadi argumen baru (bisa dengan labelisasi tertentu) untuk kemudian diserang. Padahal argumen itu sama sekali tidak dikatakan atau dimaksudkannya. Sampai akhirnya ia jadi seperti “orang-orangan sawah” sebagai pengganti lawan bicara untuk diserang terus menerus.
Lagi pula, terma “kekerasan narasi” itu pun mesti jelas dulu apa maknanya? Apakah soal kerasnya argumentasi Ade Armando? Artinya argumentasinya itu solid. Ataukah ia kasar dalam berbicara?
Apakah ia telah “menyinggung perasaan”? Argumentasi mana yang dianggap “menyinggung perasaan”? Menyinggung perasaannya siapa? Dan kenapa tersinggung? Ataukah – jangan-jangan – cuma lantaran argumentasinya tak mampu direspon maka jadi sakit hati? Baper?
Sehingga katanya – demi analisa yang berimbang – maka “bisa dimengertilah” kalau sekarang ia dianiaya oleh mereka yang selama ini jadi “korban kekerasan narasi”-nya Ade Armando. Waduh… ini pembenaran sepihak yang – maaf – ngawur. Labelisasi terhadap Ade Armando soal “penista ini-itu” pun bukankah hanya sepihak? Dan dengan semena-mena juga bukan?
Perlu diingat, bahwa di sini kita tidak (belum) bicara soal benar-salahnya narasi siapa. Karena justru dalam keberanian serta kemampuan berargumentasi dalam ruang publik (artinya bernarasi, artinya otak-atik-otak bukan saling-betot-otot) dalam wacana publik yang sehat maka kebenaran itu bakal semakin terkuak.
Narasi dijawab dengan narasi-tandingan yang lebih cerdas, bukan dibalas dengan persekusi-sadis yang lebih cadas!
Akhirnya, sekarang kita bisa mengerti jika Evelyn Beatrice Hall penulis biografi filsuf/sastrawan Voltaire dalam menggambarkan keyakinan Voltaire, menulis frasa:
“I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.” (Saya tidak sependapat denganmu, namun akan kubela mati-matian hak kamu untuk mengatakannya).
Bukankah itu esensi demokrasi? Politik narasi, bukan politik persekusi!
13/04/2022
Andre Vincent Wenas, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis (LKS) PERSPEKTIF, Jakarta.
