Penulis: Dahono Prasetyo
IKN Nusantara sudah ketok palu dengan timeline di tahun 2024 pencapaian progres fisik tahap 1 sudah mulai bisa dioperasikan. Pertengahan tahun 2022 pembangunan mulai dilaksanakan untuk tahap KIPP (Kawasan Induk Pusat Pemerintahan) seiring dengan relokasi ASN, TNI Polri (pelopor) mulai menempati kawasan pemukiman yang dijadwalkan siap huni pada akhir 2023 dan 2024. Semua rancangan induk tertuang dalam lampiran UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN yang disetujui oleh 90% fraksi di DPR-RI, (kecuali PKS).
Dinamika politik kemudian berkembang, proyek pembangunan IKN dihubungkan dengan Pemilu serentak 2024. IKN Nusantara menjadi alasan mengapa presiden harus 3 periode atau minimal diperpanjang masa jabatannya.
IKN itu amanat konstitusi, bukan amanat Presiden. Kesepakatan Undang-undang antara Eksekutif dan Legislatif (kecuali PKS) untuk visi ke depan bangsa. Siapapun presidennya dan wakil rakyatnya nanti selepas 2024.
Kekhawatiran berbuah kena’ifan ketika membayangkan kekacauan akan terjadi saat jadwal Pemilu berdekatan dengan pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara. Pembangunan IKN akan mangkrak usai habis masa jabatan Jokowi. Investor akan kabur kalau Presidennya dari kubu lawan politik. Semua dihembuskan secara masif baik dari dalam maupun luar lingkaran pemerintahan. Tujuannya jelas untuk “ngerjain” Jokowi yang punya ide gila memindahkan ibukota ke Kalimantan.
Ide pemindahan Ibukota Negara sudah melalui kajian panjang dari berbagai sektor, utamanya ekonomi dan politik. Sebelum UU IKN keluar Amerika menjadi negara pertama yang tunjuk tangan memberikan dukungan pembiayaan. Konsorsium IDFC (International Development Finance Corporation) yang di dalamnya ada mantan PM Inggris Tony Blair dan CEO Soft-Bank Masayoshi Son bertemu dengan Jokowi untuk membahas skema pembiayaan.
Pertanyaannya, mengapa saat terjadi negosiasi krusial yang melibatkan asing situasi adem-adem saja? Suara pengamat politik, ekonomi hingga gerombolan oposan mendadak diam tak ada yang berteriak. Usut punya usut dengan menganut ilmu cucoklogi, ternyata mereka sebelumnya telah diundang Adam S. Boehler CEO IDFC makan malam di Rumah Dubes AS (tak terkecuali PKS). Entah seperti biasa mereka disuruh diam dengan mulut sibuk mengunyah dollar, yang pasti bukan hanya makan siang saja yang tidak gratisan. Dinner-tainment punya nilainya lebih tinggi bagi mereka yang sedang dibutuhkan oleh Amerika. Salah satu sinyal pesan di akhir acara: “Boleh berisik tapi nanti setelah kesepakatan ditandatangani”.
Mereka semua lupa, bahwa Jokowi itu seorang tukang kayu, mantan sales mebel yang punya naluri bisnis bukan asal mengejar keuntungan. Jokowi seorang negosiator ulung. Skema pembiayaan IKN dari Konsorsium IDFC oleh Jokowi ditolak mentah-mentah karena mereka maunya SDA dan asset negara jadi jaminan collateral skema hutang investasi di IKN. Jokowi punya insting tajam melihat tipu daya di depan mata. SDA sampai kapanpun sudah bukan waktunya lagi jadi barang gadaian. Kesalahan masa lalu yang menyakitkan, efeknya masih terasa sampai sekarang. Siapapun yang butuh SDA Indonesia silahkan olah bersama, bangun pabriknya di sini, bukan sekedar beli mentah. Lalu apa kemudian yang terjadi?
IDFC gigit jari, IKN jalan terus dengan skema investasi B2B (Bussines to Bussines). Siapapun negara yang mau masuk dipersilahkan, dengan persyaratan super ketat. Tiongkok menjadi salah satu negara yang langsung deal. Menyusul UEA, Inggris, Korea, Jepang dan Jerman. Opung Luhut sebagai Menteri Investasi kemudian sibuk terbang ke berbagai negara, melakukan lobby merespon antusias mereka. Dengan IKN, Indonesia punya daya tawar tinggi sebagai negara tujuan investasi besar besaran.
Di momentum itulah para pengamat ekonomi, politik dan oposisi yang kemarin ngumpul makan malam di Kedubes AS mulai “bekerja”. Tentunya mereka dapat dollar berlipat, sebelumnya uang diam, sekarang uang berisik untuk kegagalan skenario IDFC yang dibaca-pun tidak oleh Jokowi. Para politikus dan pengamat ekonomi pengabdi Amerika rela mendapat uang receh demi membuat gaduh IKN, bebas dengan kreatifitas masing-masing. Ide yang paling brilian bisa dibaca dari hembusan jebakan Betmen 3 periode, hingga yang paling atraktif dengan usulan perpanjangan jabatan Presiden mengatas namakan investasi IKN.
IKN yang sesungguhnya berkah mereka tuding jadi musibah. IKN justru akan berantakan jika pemenang Pilpres berasal dari gerombolan yang menolak IKN. Suara rakyat sekaligus suara kesepakatan IKN.
Jokowi sudah mulai merintis menitipkan mahakarya IKN Nusantara kepada para capres. Bisa kepada Ganjar atau Puan, bisa juga ke Prabowo atau Erlangga. Yang pasti bukan kepada Anies atau AHY (apalagi PKS).
Baca juga:
