SintesaNews.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan level 4 yang diperpanjang terus-menerus memang berhasil menekan jumlah pasien positif covid19, juga berhasil secara signifikan mengurangi jumlah angka kematian akibat positif covid19, meskipun jumlah pasien positif covid19 dan yang meninggal dunia terhitung masih cukup tinggi.
Upaya demi upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya ledakan covid19 kembali terjadi di negeri ini, PPKM Darurat (dan kini level 4) dan Program Vaksinasi masih belum benar-benar maksimal jika dilihat dari jumlah positif covid19, baik yang dirawat di Rumah Sakit ataupun yang melakukan isolasi mandiri. Jumlah kematian yang disebabkan karena covid19 masih tinggi, dan menjadi momok bagi masyarakat.
Di berbagai daerah rakyat Indonesia berbondong-bondong untuk ingin mengikuti program Vaksinasi covid19, sampai berjubel-jubel antrian sejak mulai registrasi, menunggu giliran suntik vaksin, hingga antri untuk mendapatkan sertifikat Vaksinasi Covid19. Masih cenderung lama proses administrasi covid19.
Salah siapa? Kurang tenaga kesehatankah? Kurang relawankah? Atau kurangnya insentif atau tunjangan bagi relawan dan nakes yang bertugas? Atau insentif nakes dan relawan belum cair karena masih juga terkendala administrasi ribet di pemprov/pemkab?
Ketua dan pendiri Garda Benteng Nusantara, AR. Waluyo Wasis Nugroho atau yang sudah dikenal dengan nama Gus Wal memaparkan pemikiran, saran dan gagasannya untuk menjawab permasalahan ini.
“Pola Program Vaksinasi Covid19 secepatnya di masa PPKM Darurat dan level 4 yang diperpanjang dan setelah selesainya PPKM Darurat seharusnya diubah,” kata Gus Wal.
“Jika saat ini program Vaksinasi Covid19 dilakukan per kelurahan/desa bisa diubah dengan melakukan per kampung/dusun, meniru pola lama pada imunisasi polio dan balita di masa lampau yang dilakukan per dusun,” usulnya.
“Vaksinasi door to door atau Vaksinasi di tempat seperti di jalan dan di pasar/mall perlu dicoba hingga secepatnya tercipta minimal 80% Rakyat Indonesia sudah mendapatkan vaksin covid19,” saran Gus Wal.
Gus Wal juga mengemukakan pendapatnya bahwa POLRI dan TNI sangat mutlak lebih dilibatkan dalam hal ini bersama kampus, sekolah, rumah-rumah ibadah dan Pondok Pesantren demi percepatan Vaksinasi Covid19, agar segera tercipta imunitas kolektif Rakyat Indonesia yang lebih sehat mampu berdamai dan “hidup normal baru” dalam menghadapi covid19 ini.
Menghindari para pedagang kecil kolaps karena jam buka yang terbatas, Gus Wal menuturkan pemikirannya, “Seharusnya para gubernur, bupati, walikota dan camat menggalakkan Program Dapur Umum.”
“Para pedagang yang sudah divaksin dikaryakan untuk memasak dan dibagikan kepada warganya per kelurahan/desa. Hal ini akan sangat berguna bagi para pelaku usaha makanan minuman skala mikro dan sangat berguna bagi penyuksesan PPKM Darurat dan meminimalisir gejolak di masyarakat bawah khususnya ekonomi lemah,” ucapnya.
Gus Wal menyoroti soal aturan PPKM Darurat yang semestinya juga harus lebih tegas kepada para segelintir warga yang bebal tetap berkeliaran bebas yang mengabaikan protokol kesehatan dan tidak mau divaksin.
“Selayaknya diberikan penegakan hukum yang tegas bagi yang menolak vaksin ataupun belum divaksin namun tetap berkeliaran di ruang bebas, yang mengancam keselamatan jiwa dan nyawanya sendiri dan juga orang banyak,” tuturnya.
“Dan bagi yang sudah divaksin selayaknya diberikan kewenangan untuk menjalankan rutinitas aktivitas di luar ruangan dengan memakai protokol kesehatan yang berlaku,” imbuh Gus Wal.
Ia menyarankan, “Sudah saatnya Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum tegas menerapkan aturan demi keselamatan rakyat Indonesia, dimana keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.”
“Warga yang bebal tetap melakukan kegiatan di luar ruangan tanpa menjalankan protokol kesehatan serta para tokoh ataupun warga yang menolak vaksin selayaknya harus dihukum dengan Undang undang Darurat karena dengan jelas membahayakan dirinya sendiri dan nyawa masyarakat banyak,” tegas Gus Wal.
“Karena jelas, dari jumlah pasien positif covid19 yang meninggal dunia sebagian besar adalah ‘korban’ kebebalan karena mengabaikan protokol kesehatan dan belum divaksin,” beber Gus Wal.
Menurut Gus Wal, sudah seharusnya pemerintah harus berani menangkap para tokoh penyeru penolak vaksin, para aktor demo di saat pandemi covid19 dari sejak awal hingga saat ini tanpa pandang bulu tanpa pandang siapa, para mafia alkes, mafia obat, juga birokrasi yang menyalahgunakan dana bansos covid 19 ini.
“Siapapun yang menyelenggarakan demo dan menyebabkan kerumunan massa hingga terjadinya ledakan covid19 ini seharusnya ditindak tegas, dihukum seberat-beratnya sesuai perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
“UAS, RG, Novel Bamukmin, Haikal Hasan, Hidayat Nur Wahid dkk. yang melakukan demo dan kegiatan menyebabkan kerumunan Massa di tengah pandemi yang dampaknya terjadi ledakan covid19, dibiarkan bebas-sebebas bebasnya, juga para tokoh penyeru penolak vaksin, inikah yang dinamakan ‘hukum tajam ke atas dan tumpul ke bawah’, sesuai dengan program Polri?” Gus Wal mempertanyakan.
“Andaikan pemerintah dan Aparat Penegak Hukum takut menangkap dan mengadili mereka dikarenakan mereka adalah oposisi, maka jika ada kelompok pendukung pemerintah yang turut melakukan upaya melanggar peraturan yang berlaku di saat pandemi dan PPKM Darurat ini harusnya juga ditindak tegas. Bukan para tokoh tokoh penyeru demo, penolak vaksin dari oposisi maupun pendukung pemerintah sama-sama dibiarkan merusak tatanan dan menjadi aktor pembuat cluster cluster baru terjadinya penularan covid19,” ujar Gus Wal.
“Kami rakyat Indonesia meminta kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk sesegera mungkin menangkap dan mengadili para tokoh penyeru demo dan penolak vaksin, baik dari kubu oposisi maupun dari kelompok pendukung pemerintah,” seru Gus Wal
Melanjutkan pandangan Gus Wal mengenai semua persoalan di atas, ia mengungkapkan bahwa percepatan Vaksinasi Covid19 wajib dilakukan.
“Sembari menindak tegas para penyeru demo, tokoh penolak vaksin, dan para tokoh yang tetap menggelar kegiatan yang mengabaikan prokes, yang dampaknya menyebabkan ledakan covid ini hingga semakin banyak korban meninggal dunia,” ungkap Gus Wal.
“Apakah pemerintah dan aparat penegak hukum takut menindak UAS, Haikal Hasan, Hidayat Nur Wahid, dkk. karena mereka oposisi dan takut dituduh otoriter anti kritik?” tanya Gus Wal.
“Mereka ini para penjahat kemanusiaan berlindung dibalik demokrasi yang selama ini mereka anggap sesat,” jelasnya.
“Momentum 76th Indonesia Merdeka, kami berharap Bangsa Ini tak lagi jadi penakut menindak tegas siapa yang salah karena hanya faktor ketokohan,” ujarnya kemudian.
“Kalaupun ada kelompok pendukung pemerintah yang melakukan demo yang menyebabkan kerumunan massa seperti yang dilakukan oleh Ketua Projo Jombang Joko Fattah Rochim, beberapa waktu lalu semestinya juga ditindak tegas, sudah saatnya tegakkan hukum walaupun langit runtuh!!!” ujar Gus Wal geram.
“Tak peduli oposisi ataupun kelompok pro pemerintah jika menyerukan menolak vaksin, mengajak demo maka satu kata, tindak tegas!!!” serunya.
Gus Wal juga menekankan, “Menteri, Gubernur, Bupati walikota, camat lurah korupsi dana bansos hukum mati!!!”
“Jika Ada Kapolda ataupun Kapolres tidak berani tegas menangkap para penyeru demo, para penolak vaksin sudah selayaknya Kapolri mengganti para penakut yang tidak peka terhadap penderitaan rakyat,” kata Gus Wal.
Melalui organisasi di bawah kordinasinya Garda Benteng Nusantara dan Garda Nusantara Bersatu, Gus Wal berpesan, “Bersama kita sukseskan percepatan Vaksinasi Covid19. Tetap semangat menjalani prokes, dan semangat menyambut kehidupan normal baru, setelahnya kita bersiap berdamai Covid19 seperti flu (masuk angin biasa).”
“Bersatu berjuang bergerak berkhidmat bermanfaat untuk negeri,” pungkas Gus Wal menutup wawancara dengan SintesaNews.com
