Baru 8,2% anggaran terkait penanganan covid19 yang direalisasikan Pemda, atau hanya Rp 983 miliar dari Rp 11,51 triliun.
KOLOM
Wawan Soehardi
Dalam konferensi pers APBN (Rabu 21 Juli 2021) Menkeu Sri Mulyani menyatakan realisasi penyaluran tiap desa berbeda-beda, hingga saat ini mayoritas 163 daerah baru mencapai Rp983 miliar dari anggaran Rp 11,51 triliun.
Nominal tersebut setara dengan 8,2 persen dari pagu.
Dirangkum dari pernyataannya, dari 163 kabupaten/kota hanya 21 Pemda yang menyalurkan BLT desa di atas 50% hingga Juli 2021.
Padahal sekarang sudah Juli yang penyalurannya seharusnya secara keseluruhan sudah di atas 50%
Tidak ada yang kebetulan dalam skenario politik.
Dugaan memperlambat bantuan di saat kebutuhan warga masyarakat sangat mendesak untuk mendapatkan bantuan, ditumpangi oleh skenario rencana aksi demo anarkis jahat adalah dua hal yang pas dan klop untuk menciptakan kerusuhan.
Kebersamaan kekompakan pemda-pemda untuk memperlambat bantuan, sangat kecil kemungkinannya tidak terkoordinasi dan tidak terkomunikasikan antara satu pemda dengan dengan Pemda yang lain
Lemot, lelet, ndableg dan terlambatnya para tuan-tuan raja kecil di daerah dalam menyalurkan bantuan yang berbarengan dan berjamaah, sangat kecil kemungkinannya tidak terencana, tidak terkoordinir dan sangat kecil kemungkinannya jika tanpa kesengajaan
Sangat mustahil sekelas Pemda yang mempunyai tenaga ahli maupun tenaga terdidik tidak memperhitungkan tingkat kebutuhan warga masyarakat akan semakin mendesak di tengah kedaruratan PPKM dapat melahirkan ketidakpuasan yang mudah ditunggangi pihak-pihak yang bermaksud membuat kerusuhan.
Skenario kerusuhan dan menjatuhkan pemerintah yang sah jelas akan menguntungkan tuan-tuan raja kecil di daerah, karena jika pemerintah pusat yang sah dijatuhkan maka akan terjadi kekacauan dan lumpuhnya sistem manajemen pengawasan, audit dan seterusnya sehingga raja-raja kecil di daerah bebas menyalahgunakan anggaran dan tidak perlu mempertanggungjawabkannya.
Jangan ditanya hilangnya nurani para raja kecil di daerah ketika masyarakat berada di titik kritis kedaruratan. Nurani mereka akan musnah kalah oleh uang dan kekuasaan
Itu baru satu pos anggaran saja dan belum pos anggaran kedaruratan yang lain yang diduga sengaja diperlambat oleh para tuan raja-raja kecil di daerah.
