SintesaNews.com – Sudah 12 hari sejak PPKM Darurat untuk Jawa dan Bali diterapkan di bawah komando Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), hasil yang dilaporkan adalah bahwa seiring terjadinya lonjakan yang dahsyat penularan covid-19 varian Delta, dialami juga oleh berbagai negara lain yang sebelumnya telah mampu mengatasi pandemi.
Untuk itu Indonesia langsung mengantisipasinya dengan berbagai langkah cepat dan konkret. Salah satunya dengan menggenjot program vaksinasi hingga 70% untuk penduduk Jawa dan Bali.
Dilaporkan cakupan vaksinasi (dosis 1) di Bali sudah mencapai lebih dari 80%. Cakupan vaksinasi di Jakarta mencapai lebih dari 60%. Diharapkan, di Jakarta bisa mencapai lebih dari >70% di akhir Juli. Kota-kota besar lainnya di Provinsi Jawa Bali ditargetkan dapat mencapai 70% vaksinasi (dosis 1) pada akhir Agustus 2021.
Indonesia telah mengamankan stok vaksin sebesar 480,7 juta. Pada bulan Juli dilaporkan telah terjadi kecepatan vaksinasi. Ditargetkan vaksinasi ini bisa mencapai rata-rata 1 juta per hari nantinya. Vaksinasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri.
Pemerintah juga telah menyiapkan penambahan kapasitas tempat tidur di RS darurat covid-19, yaitu:
- Asrama Haji Pondok Gede – 900 TT. Gedung Arafah 150 ICU.
- Pembangunan RS Tanjung Duren dengan 500 TT untuk perawatan gejala sedang-berat.
- Peningkatan kapasitas rumah sakit atau fasilitas pelayanan Kesehatan TNI/Polri untuk melayani pasien Covid19 dengan penambahan >2000 TT di Jawa Bali
- Pemanfaatan diklat dan wisma yang dimiliki oleh berbagai K/L (Kementerian/Lembaga) untuk tempat isolasi Covid19.
- Penggunaan RS dan fasilitas yang dimiliki oleh TNI dan POLRI
Gap tenaga Kesehatan, baik perawat maupun dokter, dipenuhi oleh mahasiswa dokter dan perawat yang sudah dalam tahap akhir Pendidikan.
Selain itu pemerintah juga melakukan pembagian gratis Paket Obat Covid19 untuk gejala ringan, juga memenuhi kapasitas Oksigen bagi pasien yang membutuhkan.
Mengenai dampak sosial ekonomi, pemerintah akan menyalurkan lebih dari 11 ribu ton beras untuk mereka yang kurang mampu di 7 provinsi (Jawa-Bali).
Target penerima bantuan adalah pekerja harian dan pekerja informal terutama di daerah padat penduduk (slum area) yang terkena dampak PPKM darurat: pedagang pasar, ojek, supir taksi/supir angkot/supir bajaj, pedagang kaki lima pedagang asongan, pemilik dan petugas warung makan, kuli. Kriteria penerima bantuan dapat ditentukan lebih lanjut sesuai situasi di lapangan.
Untuk anggota TNI dan Polri yang mengatur distribusi bantuan jangan sampai menimbulkan kerumunan, juga termasuk yang berhak mendapatkan bantuan beras tersebut.
Bahwa dengan diterapkannya PPKM Darurat ini yang telah menurunkan mobilitas masyarakat di saat gelombang kedua virus corona (varian delta), LBP berkesimpulan:
“Perlu dilanjutkan melalui implementasi pengetatan PPKM darurat yang lebih konsisten dan targeted. Patroli ke wilayah-wilayah permukiman akan ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan prokes dengan mendepankan pendekatan persuasif dengan menggandeng tokoh masyarakat akan dilakukan,” disampaikan dalam presentasi laporan LBP soal PPKM Darurat ini.
“Kami memperkirakan dampak penurunan mobilitas baru akan terlihat dalam 2-3 minggu sejak PPKM darurat ditetapkan,” dalam kesimpulannya.
